Target Pendapatan Asli Daerah Samarinda 2017 Menurun

Target Pendapatan Asli Daerah Samarinda 2017 Menurun, Kok Bisa? 

 

SAMARINDA – Ketidakstabilan kondisi ekonomi saat ini membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tak ingin terlalu berambisi menarget Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 2017.Sebab, berdasarkan evaluasi PAD 2016 yang ditarget Rp400 miliar justru meleset Rp30 miliar dan mencapai hanya Rp370 miliar. Tahun 2017, Pemkot Samarinda menargetkan PAD di bawah jumlah di tahun 2016.

“Tahun depan, target PAD memang tak lebih besar. Kami menargetkan Rp360 miliar,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Samarinda, Hermanus Barus.

Dia mengatakan, hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemungut yang ada di lingkungan pemkot. Karena, menurut pria yang pernah menjabat kepala Inspektorat Daerah (Itda) sebelumnya, capain PAD di tahun-tahun sebelumnya juga berkisar sekitaran Rp350 sampai Rp370 miliar.

Lantas kenapa tahun ini ditarget hingga Rp400 miliar? Pria yang akrab disapa Barus itu enggan menjawab.

“Saya baru saja jadi kepala Dispenda. Jadi sebelumnya saya tidak tahu,” ucapnya sambil tersenyum.

Ada beberapa sektor PAD yang realisasinya masih belum tercapai hingga akhir 2016. Seperti target retribusi sebesar Rp79 miliar hingga memasuki triwulan ke III realisasinya baru mencapai Rp49 miliar atau sekitar 61 persen.

Selain itu, sektor IMB pun demikian. Dari target Rp22 miliar di APBD Perubahan 2016, baru tercapai hanya sekitar Rp9 miliar atau 41 persen.

Diperkirakan sampai akhir tahun, pencapaiannya hanya berkisar 70 persen. Beberapa sektor lainnya seperi Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta PBB.

Kemudian minuman beralkohol target Rp1 miliar baru tercapai 70 persen. Tapi kemungkinan sampai akhir tahun hanya 75 persen.

“Kemudian untuk Dishub, yakni parkir tepi jalan Rp4 miliar. Sementara yang terjadi mungkin sampai Rp38 miliar. Akhir tahun hanya 50 persen saja. Atau Rp2 miliar lebih. Jadi memang ada trend penurunan,” tuturnya.

Meski target PAD menurun, lanjut dia, pihaknya tetap mendorong pembaharuan sistem pendapatan daerah di beberapa SKPD terkait. Tujuannya agar realisasi targetnya lebih maksimal.

Misalnya penerapan sistem parkir berlangganan antara Dishub dengan Samsat Samarinda dengan pembayaran di muka. Selanjutnya, pemutakhiran data PBB serta menarik pajak bagi usaha yang mendapat penghasilan Rp600 ribu per bulan.

“Kami terus menggenjot SKPD terkait agar bisa mengejar target yang sudah ditetapkan tahun depan,” lanjutnya.

Dengan demikian, dia berharap realisasi PAD tahun depan bisa lebih menggairahkan.

Terpisah, Pj sekkot Samarinda, Hermanto mengatakan perlu ada perubahan pola pendekatan menggunakan sistem kerja berbasis online. Sehingga ada lompatan pada sektor PAD.

Sejauh ini kurang baiknya pola kerja yang terbangun sehingga berdampak pada banyak sektor potensial yang mengalami kebocoran.

“Perbaikan pola kerja baru sehingga pendapatan bisa lebih maksimal,” katanya lagi. (*)