Surat tanda terima setoran (STTS) / bukti lunas hilang, Tidak Bayar Ulang

 SAMARINDA – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Samarinda memberi kesempatan bagi masyarakat untuk melunasi piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang belum terdata sejak 2007. Bagi masyarakat yang memiliki kuitansi tahun tersebut tidak  perlu bayar lagi, tapi tetap dikenakan denda 2 persen karena terhitung hari ini (1/10) sudah jatuh tempo. Kepala Dispenda Samarinda Drs. A.Lujah Irang M.Si mengatakan, masyarakat yang tak dapat menunjukkan kuitansi dipersilakan membuat surat pernyataan hilang di kepolisian sebagai bukti sudah membayar tapi kuitansi hilang. “Kami meminta kejujuran masyarakat. Kalau belum bayar, ya harus bayar. Jangan ikut-ikut bikin surat kehilangan,” beber dia.
 

Hapus Piutang Tunggu Verifikasi

 TUNGGAKAN Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) dari 1992 sampai 2011, daerah berpotensi menerima Rp 91 miliar. Itu berdasar data tunggakan yang diterima dari KPP Pratama Samarinda. Namun, UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disiratkan bahwa pajak memiliki masa kedaluwarsa, hanya lima tahun. Walhasil, piutang yang bisa ditagih hanya dari 2007 sampai 2011. “Itu hasil konsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Yang bisa ditagih hanya rentang waktu lima tahun (2007-2011) dari awal kami kelola per 1 Januari 2012,” ucap Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda Drs. A. Lujah Irang M.Si melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Samarinda Abdullah.

Dispenda Samarinda Optimalkan PAD Restoran

SAMARINDA. Pemkot harus bekerja keras mendulang pendapatan asli daerah (PAD) 2014. Untuk itu segala potensi PAD akan dioptimalkan pemungutannya. Salah satunya dengan menggali pajak dari makan dan minuman yang disuguhkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Samarinda maupun Pemrov Kaltim di setiap kegiatan. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA, Drs. A. Lujah Irang. M.Si melalui Kepala Bidang Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda Abdullah mengatakan kebijakan pemungutan pajak makan minum ini mengacu pada peraturan daerah (perda) nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah. Dimana jelas Abdullah item dari perda tadi menekankan mengenai pengenaan pajak restoran. Termasuk fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dikenakannya, bayaran rumah makan termasuk jasa boga atau catering. “Termasuk juga semua kegiatan makan minum yang ada di SKPD dikenakan pajak restoran sebesar 10 persen," ujarnya.

Dana Bagi Hasil untuk Samarinda Bakal Naik

SAMARINDA - DANA Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi dan Gas (Migas) untuk Kota Samarinda dipastikan bakal bertambah, jika PT Pertamina EP Asset 5 Sangasanga Field yang melakukan pemboran perdana sumur Under Muara Mahakam (UMM)-1 Kamis (14/8) kemarin, bisa berhasil memproduksi minyak bumi dengan maksimal di enam sumur rig PDSI D700 Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran. “Tahun 2013 lalu, pendapatan Kota Samarinda dari sumber pendapatan dana bagi hasil kegiatan hulu Migas totalnya Rp 451.509.490.385, terdiri dari minyak bumi Rp 117.346.313.430 dan gas bumi Rp 334.163.176.955. Tentunya jika berproduksi akan berkontribusi terhadapat pendapatan negara dan daerah sendiri,” ucap Wali Kota Samarinda H Syaharie Jaang dalam sambutannya, pada kegiatan Tajak Perdana Sumur UMM-1 di Kelurahan Bantuas kecamatan Palaran, tepat berseberangan sungai dengan Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara.

Dispenda Samarinda terus Maksimalkan Pajak Hotel

Kepala  Dispenda Kota Samarinda Drs. A. Lujah Irang. M.Si melalui Kabid Pembinaan Dispenda Samarinda Abdullah memastikan pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini akan melebihi target ditetapkan. Sebab masih banyak potensi PAD lain yang bisa dimaksimalkan. Ia menjelaskan, salah sektor yang menjadi perhatian bagi Dispenda Samarinda adalah pajak hotel. Dari target sebesar Rp 15 miliar pada semester awal ini tengah mencapai Rp 8,2 miliar. “Pajak ini termasuk hotel berbintang, melati, motel, bahkan rumah indekos,” bebernya. Abdullah mengaku penerimaan pajak dari rumah indekos masih kecil. Hal ini disebabkan pihaknya tak ingin sembarangan memungut pajak tersebut. Apalagi untuk rumah indekos di wilayah kampus. Ia khawatir dengan dikenakan pajak, justru pemilik indekos akan membebankan kepada penghuninya yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa. “Kasihan dengan mahasiswa dari luar daerah yang tinggal di rumah indekos,” ucapnya.

Halaman