RAPBD 2015 Kota Samarinda hanya Rp 3,3 T

SAMARINDA - Nota keuangan Pemkot Samarinda pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2015 mengalami penurunan sebesar 16 persen. Jika pada APBD 2014 sebesar Rp 3,9 triliun, maka pada 2015, tercatat Rp 3,3 triliun. Hal tersebut dikarenakan adanya penyusutan subsidi dari Pemprov Kaltim dan dana alokasi umum (DAU) dari pusat. "ucap Kepala Dispenda Samarinda, Drs.A.Lujah Irang. M.Si"

“Hitung-hitungan pastinya belum kami terima, namun angkanya berkisar di 16 persen itu,” ucapnya. Kata Sugeng, neraca keuangan yang telah disepakati masih menunggu telaah dari DPRD Samarinda. Meski ada yang berubah, angkanya tidak akan mengalami perbedaan signifikan.

Pajak Sarang Burung Walet Sulit Ditagih

Menyisakan satu bulan tahun anggaran, realisasi pajak daerah di Kota Tepian berada pada posisi 95,77 persen. Hanya membukukan 3,13 persen hingga 28 November lalu. Usaha sarang burung walet menjadi sektor dengan kinerja pembayaran terburuk.Sampai November lalu, Dinas pendapatan daerah (Dispenda) Samarinda, mencatat, realisasi pajak mencapai Rp 215,4 miliar. “Untuk mengejar target, tersisa sekitar 4,23 persen untuk Desember ini,” ucap Kepala Dispenda Samarinda, Drs.A.Lujah Irang. M.Si melalui Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Pembinaan M Yusian, SE Senin (1/12) lalu.

Surat tanda terima setoran (STTS) / bukti lunas hilang, Tidak Bayar Ulang

 SAMARINDA – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Samarinda memberi kesempatan bagi masyarakat untuk melunasi piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang belum terdata sejak 2007. Bagi masyarakat yang memiliki kuitansi tahun tersebut tidak  perlu bayar lagi, tapi tetap dikenakan denda 2 persen karena terhitung hari ini (1/10) sudah jatuh tempo. Kepala Dispenda Samarinda Drs. A.Lujah Irang M.Si mengatakan, masyarakat yang tak dapat menunjukkan kuitansi dipersilakan membuat surat pernyataan hilang di kepolisian sebagai bukti sudah membayar tapi kuitansi hilang. “Kami meminta kejujuran masyarakat. Kalau belum bayar, ya harus bayar. Jangan ikut-ikut bikin surat kehilangan,” beber dia.
 

Hapus Piutang Tunggu Verifikasi

 TUNGGAKAN Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) dari 1992 sampai 2011, daerah berpotensi menerima Rp 91 miliar. Itu berdasar data tunggakan yang diterima dari KPP Pratama Samarinda. Namun, UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disiratkan bahwa pajak memiliki masa kedaluwarsa, hanya lima tahun. Walhasil, piutang yang bisa ditagih hanya dari 2007 sampai 2011. “Itu hasil konsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Yang bisa ditagih hanya rentang waktu lima tahun (2007-2011) dari awal kami kelola per 1 Januari 2012,” ucap Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda Drs. A. Lujah Irang M.Si melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Samarinda Abdullah.

Dispenda Samarinda Optimalkan PAD Restoran

SAMARINDA. Pemkot harus bekerja keras mendulang pendapatan asli daerah (PAD) 2014. Untuk itu segala potensi PAD akan dioptimalkan pemungutannya. Salah satunya dengan menggali pajak dari makan dan minuman yang disuguhkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Samarinda maupun Pemrov Kaltim di setiap kegiatan. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA, Drs. A. Lujah Irang. M.Si melalui Kepala Bidang Pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda Abdullah mengatakan kebijakan pemungutan pajak makan minum ini mengacu pada peraturan daerah (perda) nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah. Dimana jelas Abdullah item dari perda tadi menekankan mengenai pengenaan pajak restoran. Termasuk fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dikenakannya, bayaran rumah makan termasuk jasa boga atau catering. “Termasuk juga semua kegiatan makan minum yang ada di SKPD dikenakan pajak restoran sebesar 10 persen," ujarnya.

Halaman